5 Muhammad Fatichul Ilmi - 2 years ago
(Translated by Google) The new Election Oversight Institution only appeared in the 1982 Election, under the name Election Oversight Committee (Election Supervisory Committee). At that time a distrust had begun to emerge about the implementation of the General Elections which had begun to be co-opted by the power of the ruling regime. The formation of the Election Supervisory Committee in the 1982 election was backed by protests over the number of violations and manipulation of vote counts carried out by election officials in the 1971 election. Because the election violations and fraud that occurred in the 1977 elections were far more massive. These protests were then responded to by the government and the DPR which were dominated by Golkar and ABRI. Finally the idea came up to improve the law aimed at improving the 'quality' of the 1982. Election in order to meet the demands of the PPP and PDI, the government agreed to place representatives of election participants in the election committee. In addition, the government also introduced a new body that would be involved in electoral matters to assist the General Election Institute (LPU).
In the reform era, the demand for the formation of election organizers that are independent and free from the co-optation of the authorities has strengthened. For this reason an independent election organizing body was named the General Election Commission (KPU). This is intended to minimize the intervention of the authorities in the implementation of the General Election considering that the previous Election organizer, namely the LPU, was part of the Ministry of the Interior (formerly the Ministry of the Interior). On the other hand, the Election Supervisory Agency also changed the nomenclature from the Election Supervisory Committee to the Election Supervisory Committee (Panwaslu).
Fundamental changes related to the new Election Supervisory institutions were made through Law Number 12 of 2003. According to this Act in the implementation of Election Supervision an adhoc institution was formed independent of the KPU structure consisting of the Election Supervisory Committee, the Provincial Election Supervisory Committee, the Regency Election Supervisory Committee / City, and District Election Supervisory Committee. Furthermore, the institution of election supervisors is strengthened through Law Number 22 Year 2007 concerning Election Organizers by establishing a permanent institution called the Election Supervisory Body (Bawaslu). The Bawaslu apparatus in the implementation of supervision is up to the village / village level in the order of the Provincial Election Supervisory Committee, Regency / City Election Supervisory Committee, District Election Supervisory Committee, and Field Election Supervisor (PPL) at the kelurahan / village level. Based on the provisions of Law Number 22 Year 2007, part of the authority in forming Election Supervisors is the authority of the KPU. However, furthermore, based on the Constitutional Court's Decree on the judicial review conducted by Bawaslu on Law Number 22 Year 2007, the recruitment of Election Supervisors is entirely the authority of Bawaslu. The main authority of the Election Supervisors according to Law Number 22 Year 2007 is to oversee the implementation of the electoral stages, receive complaints, and handle cases of administrative violations, election criminal violations, and code of ethics.
The institutional dynamics of the Election Supervisors are still running with the issuance of Law Number 15 of 2011 concerning Election Organizers. Institutionally the Election Supervisors are strengthened again with the establishment of a permanent Election Supervisory body at the provincial level under the name of the Provincial Election Supervisory Body (Provincial Bawaslu). In addition, the Bawaslu secretariat is also supported by the echelon I secretariat unit with the nomenclature of the Secretariat General of Bawaslu. Besides that in the context of authority, in addition to the authority as regulated in Law Number 22 Year 2007, Bawaslu based on Law Number 15 Year 2011 also has the authority to handle election disputes.
(Original)
Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena palanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan ‘kualitas’ Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).
Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.
Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.
