5
Muhamad Yusup (cupi) -
5 years ago
(Translated by Google) Reject RPTRA
Why refuse RPTRA?
The reason ...
1. One procedural error from the initial proposal from the person RW 02.
2. Many regulations are violated.
3. RW residents. 02 Be a guest in your own house because the manager is NOT from a RW resident. 02
4. Inadequate level of security.
5. Water absorption decreases because new buildings will be built and trees will be cut down.
......... For many other reasons, why did you reject RPTRA in Mandala Field RW 02.
TEMPO.CO, Jakarta - Urban observer from Trisakti University, Nirwono Joga, assesses that the child-friendly integrated public space program (RPTRA) is unlikely to continue if Anies Baswedan later becomes Governor of DKI Jakarta. Because the program cannot be a flood control solution.
"The RPTRA is a legacy from Ahok (Governor of Basuki Tjahaja Purnama), so if the new governor (Anies Baswedan) has taken office, it is likely that the program will be eliminated," Nirwono Joga said at the commemoration of World Heritage Day in Jakarta, Saturday, April 22, 2017.
According to Nirwono, the green open space (RTH) program is far better for flood control. So it is likely that Anies will choose that rather than continuing the RPTRA program. "The RPTRA is a social approach, whereas RTH is an approach more to flood control, so which is more urgent?" Nirwono said.
In addition, Nirwono said, RTH could have the same function as RPTRA. It's just that RTH is targeting many groups of people. "If the RPTRA is targeted at mothers and children, it is different from the green space that carries the concept of the park. So everyone can use it," Nirwono said.
The DKI Jakarta Government itself assumes that the RPTRA is intended to provide open space for the public in densely populated areas. But Nirwono assessed that the function also remained if the government preferred to build green space. "Even in the park people can still do public activities," he said.
Nirwono also criticized the lack of attention of the DKI Jakarta government over the empowerment of green space and parks in Jakarta. "The government does not encourage the community to make full use of the park," he said.
(Original)
Tolak RPTRA
Kenapa menolak RPTRA ?
Alasannya...
1. Salah prosedural dr awal pengusulannya dr oknum RW 02.
2. Banyak Peraturan yg dilanggar.
3. Warga RW. 02 Menjadi tamu d rumah sendiri krna pengelola TIDAK berasal dr warga RW. 02.
4. Tingkat keamanan yg kurang memadai.
5. Resapan air menjadi berkurang krna akan d bangun gedung baru dan pohon akan d tebang.
.........Bnyak lg alasan lainnya, knapa menolak RPTRA d Lapangan Mandala RW 02.
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai program ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) kemungkinan tidak akan berlanjut jika nanti Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sebab program itu tidak bisa menjadi solusi pengendalian banjir.
"RPTRA itu kan peninggalan Ahok (Gubernur Basuki Tjahaja Purnama), jadi kalau gubernur baru (Anies Baswedan) sudah menjabat, kemungkinan program itu akan dihilangkan," kata Nirwono Joga dalam acara peringatan Hari Pusaka Dunia di Jakarta, Sabtu, 22 April 2017.
Menurut Nirwono, program ruang terbuka hijau (RTH) jauh lebih baik untuk pengendalian banjir. Jadi kemungkinan Anies bakal memilih itu ketimbang melanjutkan program RPTRA. "RPTRA itu kan pendekatannya sosial, sedangkan RTH itu pendekatannya lebih kepada pengendalian banjir, jadi lebih urgen yang mana?" kata Nirwono.
Selain itu, kata Nirwono, RTH bisa memiliki fungsi yang sama dengan RPTRA. Hanya saja RTH menyasar ke banyak golongan masyarakat. "Kalau RPTRA itu kan targetnya ibu-ibu dan anak-anak, beda dengan RTH yang mengusung konsep taman. Sehingga semua bisa memanfaatkannya," kata Nirwono.
Pemerintah DKI Jakarta sendiri berasalan bahwa RPTRA ditujukan untuk memberi ruang terbuka bagi publik di kawasan padat penduduk. Namun Nirwono menilai fungsi tersebut juga tetap ada jika pemerintah lebih memilih untuk membangun RTH. "Di taman pun masyarakat kan tetap bisa melakukan aktivitas publik," ucapnya.
Nirwono juga mengkritik kurangnya perhatian pemerintah DKI Jakarta selama ini terhadap pemberdayaan RTH dan taman di Jakarta. "Pemerintah tidak mendorong masyarakat untuk memanfaatkan taman secara maksimal," ucapnya.